Mimbar bebas juga diwarnai aksi menutup muka dengan gambar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan Presiden RI Joko Widodo, yang disilang merah, serta teatrikal politik dinasti dan politik uang yang masih saja terjadi di Indonesia.
Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, mengatakan, mimbar demokrasi kali ini merupakan bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Yogyakarta, atas isu-isu publik, terutama soal putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres.
"Putusan MK itu menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi, dan perlu kita kroscek terus menerus, baik sebagai masyarakat sipil maupun mahasiswa," katanya.
Suhud juga mengatakan, aksi diikuti 35 kampus di Yogyakarta dan masyarakat umum. Sedang teatrikal mahasiswa ISI dan orasi dari masyarakat merupakan simbol yang menggambarkan bahwa demokrasi mulai dikebiri.
Sementara itu, tokoh masyarakat Yogya yang juga pemerhati budaya, Widihasto, berpendapat, aksi akan terus berlanjut, untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
“Kekuatan rakyat adalah yang utama. Kenapa kita mengkritik negeri ini? Karena kita cinta negeri ini. Kita tidak rela mereka yang sudah menjahit Merah Putih, menangis, bahwa Indonesia sudah terperosok kembali ke dalam sikap politik yang mencederai demokrasi,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju, apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan tata aturan perundang-undangan.
“Kapan kita akan menjadi negara maju, kalau praktik politik elite menganut Machivelian, menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaan, maka di situlah mahasiswa hadir,” tandasnya.
Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi, menggelar mimbar demokrasi bertajuk "Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM", di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Kamis (23/11). 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: