Harapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat, Sasongko Tedjo merespons situasi terkini menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Selain itu, DK PWI Pusat mencermati peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio.
Selama periode Januari-Oktober 2023, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menerima 748 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat dari total 691 pengaduan di tahun 2022.
Sasongko mengatakan, ketaatan pada KEJ itu bukan semata-mata karena perintah UU No 40/1999 tentang Pers. Pasal 7 ayat (2) UU Pers menyatakan, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
“Lebih dari itu, ketaatan pada KEJ sekaligus sebagai wujud kesadaran profesional wartawan bahwa ada kaidah-kaidah dan standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik,” kata Sasongko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11).
Dalam KEJ, ada 11 pasal yang merupakan rangkuman standar dan kaidah panduan mendasar bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Substansi KEJ bukan sekadar konsepsi etis, melainkan juga panduan praktis wartawan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik, sejak perencanaan hingga memproduksi dan mengevaluasi berita.
Ia yakin, wartawan dan media pers akan menghasilkan produk jurnalisme berkualitas jika mematuhi KEJ.
"Berita berkualitas itulah yang menjadi keunggulan kompetitif produk pers dalam menghadapi 'persaingan' di tengah berseliwerannya informasi digital nonpers yang membanjiri jagat maya,” ujar Sasongko.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
_Pusat,_Sasongko_Tedjo.jpeg)
Wartawan dituntut disiplin menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Ketaatan pada KEJ sebagai wujud sikap profesional dalam menghasilkan produk jurnalisme/berita berkualitas. 
BERITA TERKAIT: