Soal Rapor Merah Penegakan Hukum, Ini Penjelasan TPN Ganjar-Mahfud

Sebelumnya Dasco mengaku tak tahu persis kritik Ganjar itu dalam konteks apa, dan untuk siapa. Namun dia menyebut Cawapres pendamping Ganjar, Mahfud MD, saat ini merupakan Menko Polhukam, yang bertanggung jawab soal penegakan hukum.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menjelaskan, kritik Ganjar itu dilontarkan dalam konteks setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya berhasil lolos, hingga akhirnya jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

“Itu perlu diperhatikan, bahwa kritikan itu setelah pasca putusan MK,” tegas Ronny kepada wartawan, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Ronny juga menyatakan, Menko Polhukam Mahfud MD justru memiliki etos kerja sangat bagus. Indeks penegakan hukum di era kepemimpinannya menjadi lebih baik.  

“Kepemimpinan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mendapat indeks penegakan hukum yang baik. Itu sudah melalui survei Litbang Kompas juga lho,” tutur mantan pengacara Bharada E itu.

Ronny menambahkan, kinerja Kemenko Polhukam era Mahfud MD sangat baik, dibuktikan dengan keberhasilan membongkar kasus-kasus besar.

“Perlu diketahui, Pak Mahfud punya empati tinggi. Dilihat dari bagaimana beliau mengawal kasus-kasus besar, sehingga bisa terkuak. Jiwasraya, Sambo, dan lainnya,” pungkas dia.

Seperti diberitakan, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang menurun di era Presiden Jokowi. Dia memberi nilai 5.

“Kasus kemarin (MK) kan menelanjangi semuanya, dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” kata Ganjar, saat menghadiri acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), di Hotel Four Points by Sheraton, Kota Makassar Sabtu (18/11).