“Pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, apapun itu selama tidak ada aturan yang dilanggar sah-sah saja," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Rizki Sadig kepada wartawan, Kamis (2/11).
Soal isu ada agenda politik di balik pergantian Panglima TNI, Ketua DPW PAN Jatim itu menanggapinya lumrah. Sebab pergantian berbarengan dengan gelaran Pemilu 2024.
“Pergantian Panglima TNI hal yang lumrah terjadi dan bukan pertama kali terjadi. Jadi tidak perlu juga kita berandai-andai dengan membuat narasi yang bisa memperkeruh suasana,” ungkap Rizki.
Rizki mengaku percaya bahwa TNI mampu menjaga netralitas dan profesionalitasnya selama proses demokrasi di tahun politik ini.
“Kami percaya TNI mampu menjaga prinsip netralitasnya. TNI profesional dan salah satu institusi yang sangat dipercaya publik,” kata Rizki.
Rizki berharap kepada calon Panglima TNI selanjutnya dapat melanjutkan program yang sudah dijalankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
“Program yang sudah dijalankan oleh pak Prabowo dan pak Yudo harus dilanjutkan, semoga cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia juga bisa segera dicapai," demikian Rizki.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
PAN tidak mempermasalahkan pergantian Panglima TNI meski memasuki tahun politik. Karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. 
BERITA TERKAIT: