Begitu pula dengan PDIP yang hingga saat ini belum menyatakan telah memecat Walikota Solo itu dari kader partai.
Terkait polemik tersebut, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menjelaskan, dalam etika politik jika sudah berseberangan dengan partai maka publik akan menilai tokoh tersebut keluar.
"Bagi PDI Perjuangan, kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan, maka sesungguhnya dalam konteks etika politik rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP. Kita bisa lihat dari tanggapan-tanggapan masyarakat tentang hal ini," kata Basarah di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).
Sehingga, lanjut Basarah, tanpa harus diberhentikan, rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP. Sebab, sikap Gibran sudah berseberangan dengan kebijakan dan keputusan partai.
"Jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDIP, karena telah mengambil keputusan keluar dari garis politik partai yang resmi," tuturnya.
Meski demikian, Basarah masih menunggu itikad baik dari putra sulung Presiden Joko Widodo itu setelah memutuskan maju sebagai bakal cawapres bagi Prabowo Subianto yang berbeda partai dan koalisi.
"Ya kita lihat bagaimana etika politik Mas Gibran untuk namanya menunjukkan itikad baiknya ketika dia secara resmi mengambil keputusan yang berbeda dari garis-garis politik resmi partai, yaitu mengusung Mas Ganjar dan Prof Mahfud MD," jelasnya.
"Maka setelah dia mengambil sikap, mengambil keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik. Harusnya dia mengundurkan diri secara resmi ketika dia mengambil keputusan keluar dari keputusan PDIP melalui hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri," demikian Ahmad Basarah.
Meski sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto, belum ada pernyataan dari Gibran Rakabuming Raka bahwa dirinya telah keluar dari PDI Perjuangan. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: