Haji Uma Minta Pemerintah Pusat Tidak Sandera Aceh dengan Anggaran PON 2024

Atas alasan itu, anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah pusat tidak menyandera Aceh dengan membebankan anggaran PON 2024 tersebut dari Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA).

“Memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding, namun pemerintah pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal, karena ini Proyek Strategis Nasional dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/9).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Haji Uma, kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar 1,2 triliun, karena persentase DOKA hanya tinggal 1 persen.

Sehingga membebankan dana DOKA untuk PON akan menimbulkan masalah lain, yakni ketimpangan proses pembangunan di tahun mendatang nanti. Belum lagi, ada informasi Aceh juga masih punya utang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 kurang lebih Rp700 miliar dan lainnya.

“Dari informasi yang saya peroleh, jika kekurangan biaya PON berkisar Rp350 miliar hingga Rp500 miliar, Aceh masih mungkin. Namun jika Aceh harus menanggung 1.2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DOKA untuk PON akan muncul masalah lain yaitu ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh,” tutupnya.