Operasional KCJB Ditunda, Komisi V DPR Setuju Sampai Betul-betul Aman

Namun, operasional kereta cepat untuk publik masih menunggu 1 Oktober mendatang. Pasalnya, ada beberapa infrastruktur yang belum selesai pembangunannya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menuturkan kereta cepat merupakan barang baru di Indonesia sehingga perlu pengawasan ketat dari operasionalnya agar tidak ada kecelakaan saat mulai digunakan oleh publlik.

“Namanya aja kereta cepat kereta, ini bergerak dalam kecepatan tinggi. Nah kereta cepat ini yang utama security-nya,” ucap Lasarus di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/9).

Menurut dia, terlambatnya operasional KCJB dari jadwal, karena masih banyak titik yang perlu diperbaiki dari hasil uji coba beberapa waktu lalu.

Namun, pihaknya setuju jka kereta cepat tersebut terlambat operasionalnya, agar tidak ada kesalahan saat dijalankan.

“Saya setuju lebih baik terlambat dimulai, daripada buru-buru, terus terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Sehingga, kita memastikan kepada pemerintah, kepada operator, KCIC untuk bisa memastikan bahwa seluruh tahapan,” jelasnya.

Legislator asal PDIP itu menambahkan ada standar operasional yang harus ditaati oleh pemerintah sebelum mengoperasikan KCJB.

“Seluruh tahapan itu dilalui dengan baik, dalam tahap uji coba, sampai dipastikan kereta ini sudah betul-betul aman dulu, sampai dijalankan. Baru boleh dioperasikan. Tidak ada cerita kita tergesa-gesa kalau kondisinya tidak memungkinkan. Ini berbahaya bagi masyarakat penggunanya,” jelasnya lagi.

“Jadi saya setuju lebih disiplin lebih hati-hati dalam masa persiapan ini. Sehingga nanti saat dioperasikan betul-betul sudah siap untuk digunakan,” tutup Lasarus.