JK menyebut sejak era Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepala negara tidak pernah mengintervensi partai politik maupun koalisi untuk memilih capres cawapres.
Terbaru, Jokowi juga mengeluarkan pernyataan akan membisiki parpol koalisi terkait nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra).
Sikap Jokowi ini dinilai Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, sangat tidak etis. Jokowi seharusnya lebih banyak membicarakan persoalan bangsa, bukan malah sibuk genit politik.
"Idealnya memang seperti apa yang disarankan oleh JK, Jokowi tidak cawe-cawe urusan Pilpres seperti sibuk membangun koalisi dan mendukung salah satu kandidat capres," kata Andi saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/5).
Analis Politik Universitas Nasional itu melanjutkan, apa yang dipertontonkan oleh Jokowi dengan mengendorse seperti saat ini adalah sesuatu yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
"Logika publik kemudian bisa terbentuk bahwa Pilpres 2024 tidak akan Fair ini karena indikasi kuatnya campur tangan Presiden sedari awal 'audisi' politik Capres-cawapres digelar," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: