Pasalnya, laporan itu berisi ulasan kondisi HAM berbagai negara lain termasuk Kamboja, tetapi tidak menyertakan laporan HAM AS sendiri di dalamnya.
Hal itu diungkap oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, yang menyebut laporan HAM AS benar-benar tidak berdasar, bias, dan merugikan sifat politik Kamboja.
"Laporan Hak Asasi Manusia Tahunan Departemen Luar Negeri AS di negara lain, termasuk Kamboja, secara terang-terangan mengungkap standar ganda dalam praktiknya, terutama karena tidak adanya laporan negaranya sendiri," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat
China News.
Dia juga menekankan, bahwa AS harusnya berkaca lebih dulu pada kejahatan HAM sistematis di negaranya, termasuk kejahatan rasial, penembakan massal dan kebrutalan polisi, pelanggaran penjara, jutaan kematian terkait pandemi, hukuman mati, dan kurangnya hak untuk aborsi.
Ia tidak dapat menerima laporan AS yang menyebut Kamboja mengekang kebebasan berpendapat warganya.
Padahal, AS jelas-jelas menghukum 1.000 orang yang diduga terlibat dalam pemberontakan Capitol Hill.
Menurutnya, apa yang diutarakan di atas, menjadi bukti dari standar ganda yang nyata dalam laporan HAM terbaru AS.
BERITA TERKAIT: