Menko Airlangga Berharap Firli jadi Navigasi Upaya Pencegahan Korupsi

Hal itu disampaikan langsung Airlangga saat memberikan sambutan di acara penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi 2023/2024 yang diselenggarakan oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

"Saya sampaikan apresiasi kepada KPK atas penyelenggaraan acara ini, semoga dapat menjadi navigasi yang baik untuk upaya pencegahan korupsi dan menjaga optimisme di tengah ketidakpastian perekonomian saat ini," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, di tengah tantangan global, pemerintah memastikan bahwa pemulihan ekonomi efektif. Mengingat, pada 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,3 persen. Pertumbuhan itu diyakini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Di antara negara G20, ini pertumbuhan tertinggi kedua sesudah Saudi Arabia," kata Airlangga.

Selain itu kata Airlangga, pada 2023 ini, kemungkinan Indonesia menghadapi resesi hanya tiga persen. Artinya, 97 persen diharapkan tidak ada resesi.

"Pertumbuhan global diperkirakan melambat, dan IMF memprediksi pertumbuhan yang semula di prediksi 3,4 persen di tahun 2023, diturunkan menjadi 2,9 persen. Demikian pula dengan inflasi global dianggap sudah mulai mereda 6,6 persen. Indonesia tentu inflasinya lebih rendah dari global, yaitu di angka 5,5 persen," jelas Airlangga.

Airlangga menerangkan, bahwa sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia menghadapi bonus demografi dalam 10 tahun ke depan. Mengingat, bonus demografi kata Airlangga, hanya terjadi satu kali dalam peradaban bangsa.

"Dan satu-satunya periode untuk masuk menjadi high income counter hanya pada saat negara masuk dalam bonus demografi. Ini dibuktikan oleh Korea, dibuktikan oleh Singapura, maka ini adalah momentum yang harus kita jaga 10 tahun ke depan," pungkas Airlangga.

Dalam acara ini, turut dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, dan para eselon satu dari berbagai kementerian yang terlibat dalam acara ini.