Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa argumentasi lebih demokratis seharusnya perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.
"Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa,†kata kepada wartawan, Minggu (8/1).
Mantan Dekan Fikom IISIP ini menambahkan, jika setiap partai perlu menyiapkan kader terbaiknya di setiap daerah. Selain itu, PDIP harus memberikan peluang kepada calon legislatif (caleg) pilihannya untuk lolos ke Senayan.
Di samping itu, kata Jamiluddin, kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Dijelaskan Jamiluddin, partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.
"Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang,†ucapnya.
Dalam pandangan Jamiluddin, PDIP seharusnya tidak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua substansi itu dipenuhi. Dengan demikian, PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara.
"Dan mengharamkan politik uang pada calegnya,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: