Charta Politika: 72,9 persen Publik Puas dengan Pemerintahan Jokowi, tapi Tak Ingin Pemilu Ditunda

Begitu temuan lembaga survei Charta Politika dalam survei catatan akhir tahun bertema "Tren Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024" yang dirilis secara daring, Kamis (22/12).

"Kita lihat dalam data terakhir pada 72,9 persen di bagian kepuasan dan ketidakpuasan ada di angka 25,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Pada survei, Yunarto juga menanyakan responden mengenai pernyataan penundaan pemilu yang dilontarkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI LaNyalla Mattaliti, mayoritas responden tidak setuju dengan penundaan pemilu.

"Walaupun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, ada di angka 72,9 persen. Tetapi ternyata, tidak berbanding linear. 74,6 persen responden menyatakan tidak setuju dan hanya 17, 2 persen menyatakan setuju (pemilu ditunda),” tegasnya.

Yunarto menyimpulkan, dari 72,9 persen yang puas dengan Presiden Jokowi ini ternyata tidak serta-merta mereka menjadi pihak yang setuju atau masuk dalam usulan tentang penundaan pemilu.

“Jadi, ini hal yang berbeda ya saya pikir. Karena, masyarakat Indonesia termasuk pemilih Pak Jokowi yang menyatakan puas pun merasa ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan,” terangnya.

Yunarto menilai isu penundaan pemilu atau pembatasan kekuasaan ini dianggapnya sebagai variabel independen yang berdiri sendiri.

"Mereka puas atau tidak puas dengan Jokowi, atau kenyang atau lapar, tetap ada sikap yang tidak berubah pembatasan pemerintahan atau penundan pemilu. Risikonya jauh lebih besar apabila kita ikut atau jalankan," pungkasnya.

Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.