Hal tersebut terekam dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) tentang "Persepsi Publik atas Kinerja Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Publik pada Pj Gubernur Jakarta 2022-2024" yang digelar 23-26 September 2022.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, dari ribuan responden yang dilibatkan dalam survei kali ini, secara persentase mayoritas memang memperlihatkan ketidakberdayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang meniadakan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022-2023, melainkan diserentakakan pada tahun 2024.
"Maka 78 persen masyarakat ikut saja kebijakan pemerintah," ujar Dedi dalam rilis survei yang diselenggarakan virtual pada Rabu (5/10).
Meski begitu, jika melihat kategori lainnya, yakni antara yang setuju dengan tidak setuju Anies untuk disudahi kepemimpinannya di DKI Jakarta jauh signifikan perbedaannya.
"Ada 6 persen yang sangat setuju. Ini sepertinya kelompok-kelompok yang menginginkan Anies Baswedan mengakhiri (jabatannya)," kata Dedi mengungkap.
"Tapi ada 16 persen yang terlanjur mendukung atau merasa nyaman dengan kepemimpinan Anies tidak setuju," sambungnya.
Dalam survei ini, IPO menggunakan metode
purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara penelitian melalui sambungan telpon dan pengisian kuesioner digital.
Untuk responden yang dilibatkan dalam survei kali ini berasal dari 10.821 populasi responden yang dimiliki IPO sejak periode 2018 hingga 2022. Namun, dari total populasi itu terdapat 1.700 responden yang dimungkinkan untuk menjadi responden.
Akhirnya, IPO dalam survei kali ini memutuskan mengambil secara acak dari 1.700 responden tersebut sebanyak 400 responden.
Metode ini memiliki pengukuran kesalahan
(margin of error) 2,90 persen, pada tingkat akurasi data 95 persen.
Masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada akhir bulan ini ternyata tidak disetujui oleh kebanyakan orang. 
BERITA TERKAIT: