Jika Benar Pemilu Ditunda, Bisa Diartikan PDIP Ditumbangkan "Pengasong" Kekuasaan

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah berkali-kali menegaskan akan taat konstitusi.

Kata Satyo, inti dari apa yang disampaikan Hasto adalah taat melaksanakan UU 7/2017 dan UU 10/2016 sebagai dasar hukum untuk pemerintah bersama KPU melaksanakan Pemilu 2024.

Pandangan Satyo, jika ternyata arus lebih kuat untuk mengubat aturan pelaksanaan pemilu sehingga pemilu ditunda bisa dimaknai partai berlambang banteng itu sudah kalah dari pihak yang menjual kekuasaan.

Di mata Satyo, para "pengasong" kekuasaan sedang tidak ingin zona nyamanya menguasai negeri Indonesia harus selesai di tahun 2024.

"Bisa dipastikan PDIP sebagai  partai berkuasa yang sudah berhasil mengantarkan Jokowi 2 periode Presiden akan tumbang dikalahkan oleh para 'pengasong' kekuasaan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).

Satyo berharap agar pihak Istana Negara untuk segera memberikan klarifikasi terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Ia berkesimpulan, jika tidak ada klarifikasi terkait penambahan masa jabatan Presiden bisa dipastikan relasi politik Jokowi dengan PDIP tidak baik-baik saja.

"Jika cenderung diam melewati gejolak wacana penundaan Pemilu, maka bisa dipastikan harmoni hubungan Jokowi dan PDIP khususnya dengan Ketum Megawati akan sampai dititik 'Elo Gw End'," pungkas Satyo.