Ukraina Diserang Rusia, PKS Desak Pemerintah Indonesia Antisipasi Lonjakan Harga Migas

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 25 Februari 2022, 22:52 WIB
Ukraina Diserang Rusia, PKS Desak Pemerintah Indonesia Antisipasi Lonjakan Harga Migas
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net
rmol news logo Perang yang terjadi antara Ukraina vs Rusia berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan melakukan operasi militer terhadap Ukraina membuat harga komoditas energi dunia melonjak.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah melonjaknya harga komuditas migas dunia. Mulyanto tidak ingin pemerintah mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga energi domestik.

“Fraksi PKS minta Pemerintah cepat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut dan tidak mengambil solusi gampangnya saja dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik,” kata Mulyanto, Jumat (25/2).

Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan, pemerintah harus bekerja ekstra keras mencari jalan keluar mengatasi persoalan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Analisa Mulyanto, dengan menjaga lonjakan harga energi, merembetnya gejolak harga pada komoditas lainnya bisa dicegah. Sehingga perekonomian nasional secara keseluruhan tidak mengalami guncangan.

Mulyanto khawatir ada gejolak karena saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara net importer migas, terutama BBM dan gas LPG.

Kondisi kenaikan harga migas dunia secara langsung akan berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

“Pemerintah jangan sekadar latah dengan menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik. Kalau langkah ini yang diambil, maka diduga dapat memicu inflasi. Yang menderita adalah masyarakat luas,” ucapnya.

Dia menerangkan, harga LPG dan BBM non subsidi baru-baru ini sudah naik. Termasuk juga komoditas minyak goreng, kedelai dan daging sapi.

"Sementara pandemi Covid-19 masih belum beranjak turun dan daya beli masyarakat belum pulih benar. Jadi Pemerintah diminta untuk tidak menambah beban masyarakat yang sudah berat ini,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Mulyanto, berbagai upaya untuk mereduksi ketergantungan kita pada BBM dan gas LPG internasional harus semakin dipercepat.

“Yang sudah sangat mendesak adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel dengan gas atau EBT, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur,” tutupnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA