Pakar Sosiologi Kota, Prof Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, dipilihnya IKN yang kemudian dinamakan Nusantara, juga baik sebagai penyeimbang di mana pembangunan selama ini relatif Jawa sentris.
“Pemindahan IKN merupakan keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Secara sosiologis kebijakan ini berati menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris,†ujar Gumilar Rusliwa kepada wartawan, Selasa (15/2).
Gumilar menjabarkan, saat ini Pulau Jawa sudah memiliki 156 juta penduduk dengan daya dukung ruang terbatas. Maka, dengan adanya IKN Nusantara diharapkan bisa membuat pemerataan penduduk tercipta secara produktif.
“Kaltim sendiri penduduknya lima juta jiwa, padahal luas wilayahnya sama dengan Pulau Jawa ditambah Madura dan Bali. Dengan pindahnya IKN diharapkan pemerataan penduduk terjadi secara alamiah,†terangnya.
Lanjutnya, rencana pemindahan IKN bukan hal baru, bahkan sudah sering diwacanakan sejak 1960 hingga era reformasi. Namun, hal itu baru ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan seperti di masa sekarang.
“Proses pembuatan UU IKN pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan, telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi, serta perdebatan di DPR RI,†terangnya.
Bahkan, kata sosiolog yang aktif di Universitas Indonesia ini, IKN Nusantara nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan
forest city pertama di dunia.
“IKN nusantara adalah kota percontohan nasional yang merupakan
forest city pertama di dunia. Karena di dalam kota pada masa mendatang melingkupi areal 250 ribu hektar akan terdapat hutan lindung sekitar 65 hektare,†pungkasnya.
Pemindahan ibukota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sangat bagus untuk pemerataan pembangunan nasional menjadi Nusantara sentri. 
