Jokowi menerbitkan tiga Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini di Sulawesi.
Ketiga aturan tersebut di antaranya tercatat sebagai Perpres 3/2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa, Perpres 4/2022 Rencana Zonasi Kawasan antarwilayah Laut Sulawesi, dan Perpres 5/2022 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.
Beleid yang ditandatangani Jokowi pada 5 Januari lalu tersebut diprakarsai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang pada pokoknya berisi pemberian prasyarat perizinan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meyakini, ketiga aturan tersebut membawa dampak signifikan pada geliat investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini merupakan momentum penting, mengingat di masa pasca pandemi, pemerintah tengah mendorong pemulihan kondisi ekonomi nasional melalui percepatan kegiatan investasi di sektor kelautan dan perikanan," ujar Wahyu dalam keterangannya pada Senin (14/2).
Pasca terbitnya tiga beleid, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) selanjutnya akan mewujudkan pusat pertumbuhan kelautan yang efektif, berdaya saing, dan ramah lingkungan di tiga wilayah tersebut.
"Tanpa adanya rencana zonasi, maka KKPRL akan terhambat untuk dapat dikeluarkan, bahkan boleh jadi tidak dapat dikeluarkan untuk kegiatan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi," katanya.
"Maka Perpres ini punya peranan sangat penting dan sentral untuk kelancaran investasi di ruang laut," tandas Wahyu yang pernah menjabat Wakil Menteri Pertahanan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Investasi di sektor kelautan dan perikanan bakal digenjot pemerintah mulai tahun ini. Instrumen pendukung untuk hal ini diterbitkan Presiden Joko Widodo lewat peraturan presiden (Perpres). 
BERITA TERKAIT: