Hal tersebut menjadi catatan akhir tahun 2021 Partai Demokrat yang disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Salah satu indikator merosotnya demokrasi di Indonesia, kata Herzaky, saat semakin banyak kritikus pemerintah yang mendapat intimidasi siber dan bahkan juga berujung diproses hukum.
"Berbicara berbeda atau mengkritik pemerintah, bisa berujung dipolisikan, di doxing, bahkan diretas akun media sosialnya," ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (31/12).
Bagi Herzaky, belakangan ini, berdialektika yang merupakan ruh dari demokrasi, kini sudah menjadi barang langka.
"Karena begitu pendukung pemerintah yang kalah berdialektika, bisa berujung pada laporan ke polisi, ataupun membawanya ke pengadilan," terangnya.
Menurutnya, ketika kritikus pemerintah diproses pada jalur hukum, hal tersebut tidak ubahnya sebuah permainan dari pendukung pemerintah untuk memainkan emosi dan energi pihak-pihak seberang.
"Padahal, entah pasal apa yang dituduhkan. Hanya ingin menakut-nakuti dan menghabiskan energi pihak yang di luar pemerintahan," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: