Setelah tidak lagi berstatus ibukota negara, Jakarta patut menjadi kota besar yang secara alami telah melakukan aglomerasi ke Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi alias Bodetabek.
Pemerhati masalah pemerintahan daerah, Husen Murad mengatakan, konsep megapolitan yang mengemuka pada era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos perlu dihidupkan kembali.
"Perlu dilakukan penataan wilayah pemerintahan dengan berpatokan pada undang-undang," kata Husen saat berbincang dengan
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (23/12).
Dengan mengusung konsep megapolitan, maka akan membawa konsekuensi Kepulauan Seribu dikembalikan pemerintahannya menjadi kecamatan.
"Nanti dilihat akan di bawah siapa. Bisa saja Tangerang, tapi ini pekerjaan besar yang perlu visi besar," kata mantan Bupati Kepulauan Seribu ini.
Ia menilai, dengan menyatukan kawasan penyangga menjadi megapolitan, maka penyelesaian persoalan Jakarta akan disinkronkan antara satu wilayah dengan wilayah lain.
Sebab jika tidak mengusung megapolitan, akan sangat sulit menyelesaikan masalah Jakarta sendiri.
"Nanti pembagian wilayahnya ditata ulang, artinya bisa lebih banyak jumlah daerah kota/kabupaten dari kondisi sekarang. Ini jelas perlu kajian," kata mantan Walikota Jakarta Utara ini.
Nantinya, lanjut Husen, pimpinan tertinggi di megapolitan merupakan pejabat yang mumpuni. Sementara pimpinan tingkat kota dengan menghapus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah pejabat yang terpilih.
"Untuk mempercepat pelayanan, sebaiknya kecamatan dihilangkan, sehingga birokratis agak simpel," lanjutnya.
Selain itu, sambung Husen, perlu juga dilakukan pemekaran wilayah kelurahan. Sementara lembaga-lembaga yang sekarang ada diusulkan dikaji ulang, apakah masih relevan atau tidak.
"Otonomi diletakkan di tingkat kota, sedangkan megapolitan hanya sifatnya koordinatif dan kepanjangan pemerintah pusat," kata Husen.
Terakhir, Husen mendorong Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikembalikan di bawah salah satu kota, tidak perlu menjadi daerah otonom.
"Cukup dipimpin oleh beberapa lurah. Artinya nuansa pemerintahan megapolitan ini heavy-nya adalah manajemen pelayanan, bukan pada dimensi politis," demikian Husen.
Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo memindahkan ibukota RI ke Kalimantan Timur akan membawa konsekuensi terhadap DKI Jakarta ke depan. 
