Sebagai pejabat negara, Moeldoko sama sekali tidak terlihat dihormati oleh peserta aksi Kamisan.
"Penolakan itu berkaitan dengan pudarnya kepercayaan peserta Aksi Kamisan terhadap Moeldoko. Bagi mereka, Moeldoko bukan sosok yang dipercaya, sehingga kehadirannya tidak dibutuhkan," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Sabtu (20/11).
Bercermin dari peristiwa tersebut, ada gap antara pejabat dengan rakyat yang terlihat. Jarak ini tentu tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi karena akan semakin menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya.
Celakanya, kata dia, ketidakpercayaan itu tertuju kepada Moeldoko, salah satu pejabat yang dinilai dekat dengan presiden. Ketidakpercayaan itu tentu dapat berhimbas kepada Presiden Joko Widodo.
"Masyarakat akan menilai, kalau orang dekat presiden saja tidak dipercaya, bagaimana dengan pejabat negara yang jauh? Para pejabat ini bisa saja makin tidak dianggap oleh masyarakat," lanjutnya.
Jika persepsi masyarakat demikian, maka dukungan terhadap pemerintah akan menurun. Masyarakat sudah tidak akan sejalan lagi dengan pemimpinnya.
"Kalau dukungan masyarakat terus menurun, maka legitimasi pemerintah semakin lemah. Hal ini tentu tidak diinginkan Jokowi," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: