Namun tak dipungkiri sejumlah pasal di dalam UU KPK itu menjadi polemik. Sebut saja Pasal 24, yang menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Pasal ini dianggap bisa menjadikan integritas pegawai KPK melemah karena akan dikontrol pemerintah.
Berbeda pendapat, Ketua Setara Institute Hendardi menilai alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai hal biasa dan tak perlu menjadi perdebatan.
“Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan,†kata Hendardi kepada wartawan, Rabu (5/5).
Hendardi menyebutkan, kabar sejumlah pegawai KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yang belakangan ramai diperdebatkan tidak perlu menjadi polemik.
Sebab Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara kepada pegawai KPK agar menjadi ASN sudah memenuhi prosedur.
“Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga,†pungkasnya.
BERITA TERKAIT: