Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai melantik empat orang pejabat BPOP dan 12 orang pejabat fungsional di lingkungan Kemenparekraf, Senin (29/3).
Sandiaga mengatakan, pelantikan pejabat BPOP merupakan upaya dalam mendorong percepatan penyiapan infrastruktur di lima destinasi super prioritas yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Sementara, perubahan birokrasi dari jabatan struktural ke fungsional merupakan wujud birokrasi yang dinamis, adaptif, lincah, dan profesional dalam mendukung kinerja pemerintah terhadap publik.
Empat Pejabat BPOP yang dilantik terdiri dari Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba, Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Direktur Destinasi Pariwisata pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, serta Direktur Pemasaran Pariwisata pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
“Para pejabat yang dilantik pada hari ini harus siap segera gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama), dan gaspol (garap semua potensi lapangan kerja) untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya,†kata Sandiaga dalam keterangannya, Selasa (30/3).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menjelaskan, untuk mengoptimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di destinasi super prioritas maka dibentuk Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata.
"Melalui Badan Pelaksana Otorita ini diharapkan koordinasi dan sinkronisasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian di kawasan pariwisata sesuai dengan fungsi koordinasi, serta melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian dapat terwujud. Baik itu di Danau Toba, Borobudur, maupun Labuan Bajo, Flores," demikian Sandiaga.
BERITA TERKAIT: