Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapai pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (19/12).
"Ini bukan waktunya kita menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," kata Ahmad Sahroni kepada
Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Sahroni, meskipun Mahfud MD membolehkan penjemputan tetapi dia sudah mengingatkan para simpatisan HRS agar tetap mengindahkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
Atas dasar itu, Ahmad Sahroni menilai pernyataan Ridwan Kamil meminta Mahfud MD tanggungjawab atas kekisruhan kerumunan massa sangat tidak tepat.
"Anggapan yang menyebut bahwa MMD adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat juga, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan kalau ditanya boleh atau enggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib," tuturnya.
"Tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak MMD. Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini," demikian Ahmad Sahroni yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem ini.
BERITA TERKAIT: