Singgung Kediktatoran Konstitusional, Din Syamsuddin: Demokrasi Dan HAM Indonesia Tunjukkan Titik Lemah

Hal ini lantaran banyaknya praktek antidemokrasi dan dehumanisasi di tanah air. Padahal, seharusnya demokrasi dan HAM dijunjung tinggi oleh penguasa.

Demikian disampaikan Presidium KAMI Din Syamsuddin saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Pelanggaran HAM dan Demokrasi Di Era Reformasi" yang diselenggarakan oleh FAPI dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis (10/12).

"Hanya ingin menyampaikan pikiran perasaan pribadi, betapa demokrasi dan HAM yang seharusnya koheren itu, justru itulah titik lemah Indonesia," ujar Din Syamsuddin.

Din menilai, arogansi kekuasaan belakangan ini semakin menjadi-jadi. Seperti penangkapan para aktivis yang kritis terhadap pemerintah, hingga pembunuhan yang menewaskan warga negara.  

"Hari-hari ini kita rasakan itu semua. Bukan hanya penangkapan dan penahanan aktivis tanpa alasan-alasan yang bisa dibenarkan, tetapi pembantaian-pembantaian pembunuhan-pembunuhan terhadap rakyat warga negara," katanya.

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, arogansi kekuasaan yang semakin menjadi-jadi itu akibat adanya kediktatoran konstitusional.

"Karena apa yang terjadi? Sebagaimana juga sering saya ungkapkan, adanya gelagat constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Yang kemudian bertumpuk dengan apa yang disebut arogansi kekuasaan, hari-hari ini kita rasakan itu semua," sesalnya.

"Ini semua adalah sebuah pelanggaran terhadap konstitusi, adalah tindakan inkonstitusional, tindakan antikonstitusional," demikian Din Syamsuddin.