"Menurut saya memang ada beberapa alasan untuk mengundur Pilkada yang sekarang. Karena ada risiko, itu (proses Pilkada) bisa menjadi melebarkan virus di Indonesia, orang-orang juga sulit untuk datang ke TPS," ujar cendekiawan dari University Van Amsterdam, Prof Ward Berenschot dalam diskusi virtual bertajuk 'Ekonomi Politik "Cukong" Dalam Pilkada' yang diselenggarakan LP3ES, Rabu (16/9).
Terlebih, hingga saat ini sudah terdapat 60 calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid-19. "Jadi kalau mereka turun ke lapangan untuk bertemu dengan orang itu berisiko," sambung Prof Ward.
Meskipun tidak mengetahui berapa lama krisis pandemik ini, ia mengaku masih mempunyai harapan adanya vaksin. Sehingga waktu 6 bulan sudah cukup untuk diundur pelaksanaan Pilkada.
"Jadi kalau memang mungkin 6 bulan cukup untuk memundurkan, setelahnya bisa dilaksanakan. Tapi itu memang
gambling, kita tidak tahu pasti apakah cukup, tapi menurut saya memang alasan baik untuk mengundurkan (Pilkada) untuk menghindari risiko," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Gelaran pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2020 diharapkan diundur mengingat wabah Covid-19 di Tanah Air yang masih tinggi. 
