Bawaslu Tidak Bisa Tindak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Di UU Tidak Diatur

Begitulah disampaikan Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menjawab pertanyaan redaktur Kantor Berita Politik RMOL, Ulung Angga Trenggana terkait kepastian hukum bagi bapaslon yang melanggar protokol kesehatan.

"Undang-undang yang dilanggar ini kan Undang-Undang Kekarantinaan, dan peraturan daerah. Kalau terkait pilkada ya protokol gitu saja tapi enggak dijelaskan (sanksinya)," ujar Afif dalam diskusi virtual Ngbrol Bareng Cak Ulung yang diselenggarakan RMOL TV bertajuk 'Pilkada 2020 dan Klaster Corona', Kamis (10/9).

Berdasarkan kesepakatan yang dibangun antara Bawaslu, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Afif menjelaskan, penegakan displin protokol kesehatan Covid-19 hanya berupa pencegahan, jika mengacu kepada PKPU 10/2020.

"Tentu makanya kita menekankannya pada pencegahan. Kesepakatan kita (Bawaslu), KPU dan Kemendagri sepeti membuat gugus tugas, saat itu (ada kerumunan) kita bubarkan. Jajaran kita mengambil inisitaif mencegah, dan sudah dilakukan," terangnya.

Oleh karena itu, mantan Kornas JPPR ini mengharapkan peran serta seluruh pihak yang terlibat di dalam pilkada agar senantiasa sadar tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara displin.

"Ada porsi yang sebenarnya bisa kita bagi. Mana yang bisa dilakukan oleh peserta, penyelenggara, dan mana yang bisa diperhatikan dan tidak dilakukan oleh pemilih, tidak semuanya harus ditindak," tuturnya.

"Banyak hal yang bisa kita antisipasi sebelum kejadian. Dan ini butuh komitmen kita. Seperti H-1 kita sudah menyurati semua jajaran partai dan jajaran kita (pengawas) soal memperhatikan protokol. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sisanya koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian," demikian Mochammad Afifuddin.