Situasi yang berkembang saat ini langsung disikapi secara serius para mahasiswa di Kabupaten Merauke, Papua.
“Ada kejanggalan yang terjadi pada dinamika politik di Kabupaten Merauke kali ini. Sebab saudara-saudara kami (non-OAP) juga ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Merauke,†ucap Ketua Himpunan Mahasiswa Malind Anim Ha (HMM), Arnoldus Anda, saat ditemui
Kantor Berita RMOLPapua, Minggu (16/8).
Menurutnya, dinamika non-OAP yang mencalonkan diri ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Merauke. Apalagi hal ini terjadi menjelang akan berakhirnya masa otonomi khusus pada 2021 mendatang.
Sehingga dirinya mencurigai ada aktor yang secara sengaja ingin menciptakan konfik di Kabupaten Merauke.
“Menurut kami ini adalah suatu kejanggalan, sebab hal ini baru pertama kali terjadi, dan terjadi di akhir masa otsus yang akan berakhir di tahun 2021," kata Arnoldus.
"Sehingga kondisi ini menjadi pertanyaan bagi kami, ada apa di balik semua ini? Apakah ada yang sengaja ingin menciptakan konflik di daerah ini? Sebab beberapa kali dilakukan pemilihan umum, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi,†imbuhnya.
Padahal, selama ini anak Marind sudah selalu adil dalam membagi porsi kekuasaan di Kabupaten Merauke. Karena orang Papua selalu memberikan kesempatan bagi orang non-OAP untuk menjadi Wakil Bupati.
Sehingga dirinya merasa wajar jika anak asli Marind merasa hak-hak keistimewaan dan keunikan sebagai penduduk asli tanah Anim Ha dikebiri oleh orang-orang non-OAP yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Merauke.
Ditegaskan Arnoldus, masih banyak cara dan metode yang dapat digunakan jika memang benar-benar tulus ingin membangun tanah ini tanpa harus menjadi Bupati. Karena dirinya menganggap jika ingin menjadi bupati sama halnya dengan ingin menguasai Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam di atas tanah Anim Ha.
“Maka dengan ini kami Himpunan Mahasiswa Malind Anim Ha menolak dengan tegas pencalonan bupati dan wakil bupati non-OAP,†pungkasnya.
Ada yang berbeda dengan situasi dan kondisi menjelang Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di Provinsi Papua. Perbedaan itu adalah ada upaya pencalonan oleh non-Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi kepala daerah, khususnya di Kabupaten Merauke. 
