Hasil Survei Masyarakat Inginkan Reshuffle, Kader Profesional NU Dipandang Perlu Masuk Kabinet

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Rabu, 24 Juni 2020, 00:25 WIB
Hasil Survei Masyarakat Inginkan <i>Reshuffle</i>, Kader Profesional NU Dipandang Perlu Masuk Kabinet
Presiden Jokowi/Net
rmol news logo Temuan survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang digelar 9-12 Juni 2020 menunjukkan mayoritas publik ingin Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya. Sebanyak 75,6 persen setuju dengan perombakan kabinet. Sedangkan 16,9 persen mengatakan tidak setuju. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Keinginan masyarakat itu dipandang perlu direspons cepat oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim mengatakan, sejak awal pembentukan kabinet Indonesia Maju, orang-orang yang ditunjuk tidak begitu memuaskan masyarakat.

"Kalau dilihat kabinet ini berjalan ada beberapa orang yang menonjol, ada yang nampaknya perlu evaluasi oleh Presiden Jokowi. Kita lihat misalnya menteri yang perananya besar sekali ada menteri yang perannya sangat kurang," demikian kata Yuko -karib disapa-, Selasa (23/6).

Yuko menyoroti beberapa bidang yang perlu ada evaluasi dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah bidang ekonomi, apalagi imbas dari pandemik Covid-19 masalah ekonomi terus menurun.

"Dengan adanya Covid-19 ekonomi terus menurun, Menteri Tenaga Kerja yang menghadapi tingginya pengangguran, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan. Yang paling disorot Menteri Kesehatan dalam menangani pandemik. Jokowi harus meningkatkan kinerjanya. Yang pertama kita buat masyarakat tenang dulu," demikian pendapat Yuko.

Yuko berpendapat, dalam situasi pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi perlu kembali melibatkan kader dari Organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama masuk ke jajaran kabinet.

Kata yuko, Ormas NU yang menjadi garda terdepan mengamankan suara Jokowi-Kiai Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu adalah pihak yang paling dikecewakan karena tidak ada satupun utusan yang diakomodir membantu kerja pemerintahan.

"Nyatanya pengumuman kabinet orang NU nggak ada yang masuk, ada irisan dari PKB itu pun berbeda karena bukan representasi NU sebagai ormas. Padahal Muhammadiyah dapat Menko (Muhadjir Effendi). Suara keras dari NU juga tampak saat awal pengumuman kabinet," urai magister Politik Universitas Indonesia ini.

Di tengah kinerja menteri yang kurang membaik dan situasi kondisi sosial ekonomi yang terus memburuk akibat pandemik Corona, sudah selayaknya kader-kader profesional NU dilibatkan membantu kerja pemerintahan di era kedua kepemimpinan Jokowi.

Menurut pandangan Yuko, banyak kader profesional NU, khususnya yang muda-muda layak membantu pemerintah khususnya bidang ekonomi.

"Apalagi kinerja Menteri tidak membaik, kondisi sosial ekonomi pun semakin mengkhawatirkan. Di NU banyak kader yang bisa membantu. Selama ini orang NU telah banyak mampu membantu pemerintah. Mulai kader-kader profesional di biang sosial ekonomi," papar Yuko. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA