Presiden Joko Widodo memberikan sejumkah catatan untuk jajarannya untuk mengimplementasikan dana tersebut melalui program-program yang sudah disiapkan.
"Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit," ujar kepala negara saat membuka Rakornas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual, Senin (15/6).
Presiden yang kerab disapa Jokowi ini menjelaskan, instruksinya tersebut bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari anggaran pemulihan ekonomi tersebut.
"Output dan outcomenya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi berharap kepada jajarannya untuk bisa mengawal dan mengawasi dengan baik implementasi dari anggaran itu.
Selain itu, dia juga meminta penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, hingga BPKP dan LKPP untuk tidak ragu menindak oknum yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.
BERITA TERKAIT: