Padahal, PSBB sudah diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat kasus penyebaran virus corona di Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten dan Wonogiri tersebut dinilai mengkhawatirkan.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyampaikan, hingga saat ini Kota Solo belum akan melaksanakan PSBB.
"Kalau masyarakatnya itu disiplin (PSBB belum perlu diterapkan). Baik disiplin dalam menggunakan masker, menghindari kerumunan maupun disiplin cuci tangan dan jaga jarak. Itu hal yang baik untuk pencegahan," papar FX Hadi Rudyatmo dilansir
Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (22/4).
Ditambahkan Rudi, panggilan Walikota Solo, jika Provinsi Jawa Tengah memberlakukan PSBB, pasti ada kajian terlebih dahulu.
"Jika akan diberlakukan pasti masing-masing daerah akan melaporkan kondisi (wilayah) seperti apa kemudian dikaji dan baru ditentukan. Dan Solo untuk sementara ini belum akan memberlakukan PSBB," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani menyampaikan kota tersebut tidak memiliki anggaran untuk mencukupi kebutuhan warganya selama diberlakukannya PSBB.
Anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp 49 miliar dari rasionalisasi sejumlah kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan Mei saja. Dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan sembako bagi 40 ribu kepala keluarga (KK) dengan total Rp 10,6 miliar.
"Belum lagi dampak yang akan dihadapi selama PSBB diberlakukan. Di mana sektor ekonomi yang paling berimbas. Perekonomian masyarakat akan berhenti total. Pasar-pasar tradisional juga berhenti beroperasi," tegasnya.
Beberapa wilayah kini telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul penyintas virus corona baru (Covid-19) semakin tinggi. Namun demikian, kebijakan yang dimotori oleh DKI Jakarta ini belum diterapkan di Kota Solo. 
