Merespons kritik JK, Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, melihat konteks yang disampaikan JK sesungguhnya meneruskan apa yang sedang dirasakan oleh publik saat ini.
"Publik kan merasa kebingungan dengan sikap pemerintah pusat yang plin-plan dan cenderung lelet, contohnya soal mudik. Pemerintah pusat menyampaikan boleh mudik tapi kalau bisa jangan pulang kampung. Tidak ada kepastian dan ketegasan," ujarnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).
"Kalau publik yang menyampaikan kekhawatiran ini, pasti nggak bakal didengar oleh pemerintah tapi kalau yang ngomong Pak JK InsyaAllah didengar," sambung Taufiqurrahman.
Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu menolak jika JK disebut sedang berpolitik, apalagi dikaitkan dengan keberpihakan yang lebih mendukung kebijakan-kebijakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI.
Menurutnya hal itu murni concern JK sebagai figur yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan-pekerjaan humanitarian.
"Kita ingat bagaimana Pak JK turun langsung memimpin ketika Indonesia juga pernah punya pengalaman menangani virus SARS flu burung," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: