Antisipasi Ledakan Wabah Corona, PKB Usul Pemerintah Gratiskan Tes Covid-19

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Kamis, 19 Maret 2020, 15:38 WIB
Antisipasi Ledakan Wabah Corona, PKB Usul Pemerintah Gratiskan Tes Covid-19
Anggota DPR FPKB, Anggia Erma Rini/Net
rmol news logo Perkembangan virus corona baru atau disebut Covid-19 terus meningkat. Data hingga Rabu (18/3) dari total 227 kasus, ada 19 orang yang dinyatakan meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Merespons fakta itu, Anggota Komisi IX dari Partai Kebangkitan Bangsa, Anggia Erma Rini, meminta pemerintah bergerak cepat, tepat dan efektif. Tujuannya untuk mencegah ledakan kasus corona dalam beberapa hari kedepan.

"Angka ini menjadikan Indonesia tertinggi di dunia persentase kematiannya. Ini tidak main-main. Tindakan cepat, tepat, dan efektif harus diambil pemerintah jika tidak ingin beberapa hari ke depan ledakan kasusnya makin serius," ujar Anggia, Kamis (19/3).

Kapoksi FPKB Komisi IX DPR RI ini mengingatkan bahwa sampai ini masih banyak alat pelindung diri (APD) yang kosong di rumah sakit hingga ruang isolasi rumah sakit yang sudah overload. Pelaksanaan tes juga lambat. Anggia meminta ketersediaan APD diprioritaskan pemerintah.

"APD vital karena dokter dan perawat di garda depan penanganan pasien positif Covid-19. Kebutuhan ruang isolasi juga amat mendesak. Kemarin ada salah satu pasien dari Ciputat mengalami sesak nafas, belum mendapat tempat karena RS rujukan penuh semua," ujar Anggia.

Ketua Umum PP Fatayat NU itu, menegaskan tidak ada waktu untuk menunda penanganan wabah Covid-19. Selain itu, dia meminta agar dilakukan tes secara masif.

"Jangan sampai seperti Iran, yang tiba-tiba membeludak akibat lambatnya tes dan pencegahan sejak awal.  Kunci penanganan ada dua. Pertama, tes supaya musuh kelihatan. Kedua, edukasi supaya kita saling menjaga," papar Anggia.  

Soal pembiayaan untuk melasanksanakan tes Covid-19, Anggia meminta pemerintah menggratiskan seluruh masyarakat yang melakukan tes. Usulan itu berlaku bagi pasien yang dirawat, baik berstatus orang dalam pengawasan (ODP) dan juga pasien dalam pengawasan (PDP).

"Ini tanggung jawab negara. Pandemi ini amat serius dan butuh kebijakan-kebijakan serius pula. Jangan bayar, dan harus gerak cepat, tepat, dan akurat," ujarnya.

Terkait pertimbangan lockdown, Anggia menegaskan muara kebijakan pemerintah adalah aspek kemanusiaan.

"Semua kebijakan politik, apapun, harus bermuara pada kepentingan kemanusiaan," tegasnya.
Anggia mengimbau kepada masyarakat agar memahami pentingnya saling menjaga satu sama lain. Masyarakat, tambah Anggia harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

"Kita tidak tahu virus ini sedang berada di mana, menempel pada apa, dan kapan penularannya. Di sisi pemerintah dan pelayanan kesehatan, tes sangat urgen dilakukan agar antisipasinya lebih dini karena musuh kita, Covid -19, kelihatan," kata Anggia. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA