Soal Natuna, Pengamat: Pemerintah Harus Bedakan Negara Investor, Sahabat, dan Kedaulatan!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Selasa, 07 Januari 2020, 10:36 WIB

Soal Natuna, Pengamat: Pemerintah Harus Bedakan Negara Investor, Sahabat, dan Kedaulatan<i>!</i>

Pemerintah RI harus bersikap tegas dalam masalah Natuna/Net

Pemerintah Indonesia diminta tegas terkait klaim sepihak dari Pemerintah Komunis China atas perairan Natuna. Pemerintah juga tak perlu takut terhadap investasi China yang ada di Tanah Air kalau akhirnya bertindak tegas.

BERITA TERKAIT:

Begitu disampaikan pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (7/1).

"Harus bedakan antara negara investor, negara sahabat, dan negara yang telah melanggar kedaulatan RI. Jika negara lain termasuk China, kapalnya sudah masuk perairan Indonesia. Dan itu sudah melanggar ZEE, maka harus diprotes keras," kata Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini meminta pemerintah tidak melakukan kompromi ketika menyangkut kedaulatan RI. Terlebih, pemerintahan era Presiden Joko Widodo kerap menggembar-gemborkan Pancasila dan NKRI.

"Jangan lembek. Sikap lembek pemerintah hanya akan menjadi bulan-bulanan China dan negara lain. Tak ada kompromi bagi pelanggar batas kedaulatan NKRI," tegas Ujang.

Lebih jauh Ujang berharap pemerintah tetap menjaga wilayah perbatasan di perairan agar tidak ada lagi negara seperti China yang mencoba mengusik kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah harus jaga kedaulatan RI. Jangan biarkan kapal asing masuk perairan Indonesia tanpa izin," tandasnya.