Jokowi Larang Menteri Ganti Direksi BUMN Sampai Periode Kedua Dimulai

Selain kebijakan, Jokowi juga melarang ada pergantiaan jajaran direksi BUMN ataupun jabatan dirjen di lingkungan kementerian.

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (6/8).

Moeldoko menjelaskan, permintaan presiden didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Moeldoko menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya.