DPR: Penerapan Izin Usaha OSS Belum Efektif Di Daerah

"Sistem ini tidak akan terlihat efektif dalam waktu dekat," kata Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar di Jakarta, Kamis (7/2).

Menurutnya, hambatan dalam pengurusan izin investasi di daerah masih akan tetap terjadi sepanjang tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh dalam penerapannya oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Sistem OSS baru sebatas pelimpahan kewenangan pengurusan perizinan yang mana sebelumnya di bawah Kemenko Perekonomian kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).

"Sistem OSS ini akan menjadi masalah apabila daerah belum melaksanakan sistem perizinan satu atap. Beberapa daerah atau provinsi ada yang belum melaksanakan sistem perizinan satu atap. Ini tetap saja akan menghambat pengurusan perizinan," ujar Nasril Bahar.

Jelas politisi PAN ini, sistem OSS juga akan mandul apabila BKPM tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten. Sistem ini hanya akan berjalan efektif untuk pengurusan izin investasi yang proyeknya berada dan terkait langsung dengan kementerian dan lembaga negara saja.

"Investasi swasta yang tidak terkait lembaga pemerintah bisa jadi malah semakin sulit. Kita berharap sistem OSS ini bisa membuat pengurusan perizinan lebih baik dibandingkan sewaktu perizinan masih diurus oleh  Kemenko Perekonomian. BKPM sebagai otoritas terkait harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai level kabupaten apabila ingin sistem ini berjalan baik," saran Nasril Bahar.

Dia mengingatkan, baik buruknya penerapan sistem OSS akan sangat memengaruhi citra BKPM sebagai garda terdepan dalam pengurusan masalah investasi di Indonesia.

"Saya berharap BKPM tidak mengecewakan. Iklim investasi di dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidak sistem OSS ini. Jika pengusaha masih banyak mengeluh tentang program ini, berarti sistem OSS yang digembar-gemborkan pemerintah percuma saja," demikian Nasril Bahar. [rus]