Penyebabnya, tak lain karena Jokowi tidak memilih menteri yang mampu dan mau mewujudkan gagasan besar tersebut.
Begitu urai ekonom senior DR Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan Ekonomi Fakta atau Fiktif" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1).
Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyebut bahwa Jokowi memilih menteri yang justru anti dengan gagasan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.
â€Ketika dia lantik menteri-menteri, dia pilih menteri yang anti Trisakti. Misalnya kedaulatan pangan, bagus sekali. Tetapi begitu pilih menteri, dia pilih yang doyan impor dan rente ekonomi. (Maka) tidak ada kaitan antara visi, misi, strategi, kebijakan dan personalia," urai pria yang akrab disapa RR itu.
Pemimpin yang sukses, sambungnya, adalah pemimpin yang selalu menjaga konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Jokowi gagal menjaga konsistensi itu karena memilih para pembantunya dengan menyerah pada tekanan partai pendukung.
"Dia menyerah pada tekanan partai yang (memiliki)
conflict of interest. Misalnya dulu
ngangkat Jaksa Agung tidak dari partai,
nyatanya ngangkat. Bicara kedaulatan pangan, angkat menteri yang raja impor dan sebagainya," pungkasnya.
[ian]