Terlebih, untuk memantau cuaca di seluruh Indonesia, badan itu mengandalkan bantuan dari satelit milik Jepang.
Pengakuan itu sebagaimana disampaikan Deputi bidang Meteorologi BMKG Mulyono Rahadi saat memaparkan pantauan satelit terhadap kerak bumi kepada Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Kantor BMKG, Rabu (9/1).
"Untuk memantau kerak bumi serta cuaca, BMKG sangat bergantung dari kerjasama dengan Jepang yang memiliki satelit," kata Mulyono.
Menurutnya, kerjasama tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Konsekuensi dari penggunaan satelit Jepang, Mulyono mengatakan hasil pantauan yang diterima BMKG telat sekitar 10 menit.
Pihaknya mengakui, untuk pengadaan alat tersebut pihaknya sudah memperjuangkan anggaran kepada pemerintah dari tahun 2015. Namun anggaran tersebut belum disetujui oleh pemerintah.
Merespon persoalan penambahan anggaran untuk mitigasi bencana, Fahri Hamzah secara tegas menyatakan siap membantu BMKG.
Dia mengakui posisi badan itu sangat lemah dalam memperjuangkan penambahan karena tidak punya alat penekan.
"BMKG membutuhkan penekan ya dari politisi. Saya sebagai politisi siap membantu," tegasnya.
Fahri mengaku saat DPR membuat UU Keantariksaan, dia pernah menyampaikan ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) bahwa Indonesia bisa membuat satelit mitigasi bencana dan untuk kepentingan lainnya.
Pembuatan itu memang butuh anggaran besar, tapi jika pemerintah serius Fahri yakin satelit bisa dibuat.
Di akhir masa jabatan sebagai pimpinan DPR, Fahri menyatakan siap membantu BMKG untuk memperjuangkan satelit yang salah satunya bisa dipakai untuk mitigasi bencana.
"Satelit itu penting karena Indonesia masuk dalaM wilayah cincin api (ring of fire) dan berada di tiga lempeng sehingga rawan bencana gempa, erupsi gunung api dan lainnya," kata Fahri.
[ian]
BERITA TERKAIT: