Bahkan di tahun baru ini, ‘serangan’
hoax terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 justru menggila.
Hate Free Day (Hari Bebas Kebencian) atau
Hoax Free Day (Hari Bebas Hoax) bisa menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian bangsa.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta kepada masyarakat agar dapat bertanggung jawab atas akun media sosial yang dimilikinya.
"Memiliki akun media sosial itu sebenarnya tidak mudah, karena mereka harus bisa mengontrol dan harus bisa memilah, kira-kira pesan-pesan apa saja yang bisa disampaikan atau tidak. Ini agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Ini yang harus diperhatikan para pemilik akun media sosial," ujar Hendri di Jakarta.
Walau sudah ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetap bahasa Indonesia ini sangat luas ragam kata dan maknanya.
"Dengan ragam kata dan makna yang luas dari Bahasa Indonesia ini sehingga bisa digunakan dengan berbagai cara untuk menghindari UU ITE tersebut," terangnya.
Terpenting, lanjut Hendri, pemerintah dapat merespon adanya penyebaran
hoax ataupun ujaran kebencian itu dengan cepat dan tidak berlebihan.
Hate free day, menurut dia, bisa dimulai dari
hoax free day terlebih dahulu.
"Karena dengan adanya
hoax free day itu tentunya masyarakat akan mencoba minimal untuk diperkenalkan bahwa hari ini kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau berita
hoax. Setelah itu masyarakat kita ajak untuk tidak melakukan ujaran kebencian melalui
hate free day tersebut," tuturnya
Hendri menambahkan, mereda tidaknya
hoax ataupun ujaran kebencian usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti, tergantung dari pemerintah yang terpilih itu sendiri.
"Buktinya sampai saat ini pemerintah masih belum bisa meredam residu dari 2017, nah ini yang sebenarnya harus dilakukan. Program ekonomi tentunya menjadi salah satu yang bisa diharapkan untuk meredam kebencian itu karena kalau perut rakyat kenyang mudah-mudahan hidup mereka juga lebih bahagia dan sejahtera," katanya
Ia mengimbau kepada para capres dan cawapres untuk dapat mengontrol para relawan pendukungnya untuk tidak mengeluarkan
hoax atau ujaran kebencian. Ia yakin hal itu bisa dikontrol di level Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN).
[wid]
BERITA TERKAIT: