Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dwi Astuti Wulandari menanggapi pernyataan berbeda BMKG dan BNPB di awal kejadian, terkait bencana alam yang terdampak di Banten dan Lampung. BMKG menyatakan bahwa bencana alam tersebut merupakan tsunami, sementara itu BNPB menyebut itu adalah air laut pasang.
Menurut Dwi Astuti, pernyataan yang kompak dan utuh tidak akan memunculkan kesimpangsiuran informasi yang bisa menyebabkan lemahnya tindakan antisipasi dan reaksi tanggap sebelum kejadian.
Dia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kordinasi penanganan bencana, termasuk dengan pihak-pihak lain yang turut membantu penanganan bencana.
"Menjadikan kejadian ini (tsunami Selat Sunda) sebagai bahan evaluasi kesiagaan bencana secara nasional, memperbaiki alat-alat deteksi, memasang alat deteksi di wilayah-wilayah rawan bencana alam," kata Dwi Astuti, Senin (24/12).
Masyarakat diimbaunya untuk tidak mudahnya mengirimkan gambar, video, informasi, dan lain-lain yang tidak jelas sumbernya. Apalagi mengkait-kaitkan bencana dengan politik, dengan kemurkaan Tuhan secara serampangan.
"Mari kita hormati, kita bantu para korban dengan memberikan semangat, mendoakan yang terbaik buat mereka. Saya apresiasi atas kesigapan semua pihak yang telah bahu-membahu menyelamatkan korban, membantu evakuasi, dan aktivitas tanggap darurat," sebut Dwi Astuti.
Terakhir, dia mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah tsunami di Selat Sunda. Semoga para korban meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban luka serta harta benda senantiasa diberikan ketabahan, dan digantikan dengan yang lebih baik.
[rus]
. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke depan diminta lebih cermat dan teliti dalam mengeluarkan pernyataan ke publik. 
.jpg)
