Sekitar lima pimpinan lembaga tinggi negara, 229 anggota DPR/DPRD, 29 menteri/kepala lembaga, 91 kepala daerah dan 30 penegak hukum terkena kasus korupsi
Politisi Partai Gerindra, Sudirman Said menilai maraknya korupsi akibat lemahnya
check and balance dari lembaga negara.
"Kita sedang mengalami pengendoran
check and balance," ujar mantan Menteri ESDM itu dalam diskusi dengan "Masih Bisakah Berantas Korupsi?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Menurut Sudirman, lemahnya
check and balance karena lemahnya fungsi kepemimpinan.
"Sentralistik, feodalistik, menimpa
leadership kepemimpinan nasional hari ini," kata dia.
Sudirman menilai perlunya penguatan kembali atau
check and balance pada institusi negara agar formula baru dapat ditemukan untuk pengentasan korupsi.
"Jadi menurut saya akan ketemu format baru jika mekanisme
check and balance dijaga kuat," tutupnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: