"Terima kasih Pak Darmin. Sikap Pak Darmin ini sejalan dengan Pak Jokowi yang memang pro-usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Dan memang menteri harus sejalan dengan visi Presiden," kata Maruarar kepada
Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 28/11).
Sejak awal, Maruarar menolak dengan tegas Paket Kebijakan Ke-16 yang di dalamnya ada relaksasi kebijakan pelepasan daftar negatif investasi (DNI) bagi 54 bidang sektor UMKM.
Bagi Ara, sapaan akrabnya, kebijakan ini bisa mengancam pelaku UMKM dan di saat yang sama tidak mencerminkan kebijakan Jokowi selama ini yang sangat berpihak pada rakyat kecil.
Bukan hanya di ruang publik, Maruarar juga mengkritik kebijakan ini secara terbuka dalam sidang Paripurna DPR. Tiga menit lebih Maruarar menyampaikan kritik agar kebijakan ini direvisi atau bahkan dibatalkan.
Sikap Maruarar ini bahkan dihadang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
"Pak Luhut atau Pak Darmin ini sahabat dan senior saya. Kita sangat mengapresiasi sebab pada akhirnya kebijakan ini ditunda," tegas ketua umum Taruna Merah Putih (TMP).
Pemerintah menunda kebijakan dan akan menunggu masukan agar pelonggaran investasi asing tidak menganggu pengusaha dalam negeri.
Darmin juga mau menggencarkan sosialisasi sambil menunggu masukan dari kalangan. Ia juga akan menahan draft revisi rancangan peraturan presiden soal daftar negatif investasi untuk tidak diserahkan dulu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kebijakan Jokowi yang selama ini pro pelaku UMKM harus diteruskan di periode kedua. Kita harus bela dan lindungi pelaku UMKM," demikian Maruarar.
[ian]
BERITA TERKAIT: