Jokowi-JK Beda Sikap Soal Koruptor Nyaleg, Begini Komentar OSO

"Nanti saya mau tanya sama JK dan Pak Jokowi dulu," ujar dia ketika ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

OSO menjelaskan, larangan KPU itu harus dipastikan bahwa berpayung pada UU 7/2017 Tentang Pemilu.

Pasal 240 ayat 1 (G) UU 7/2017 Tentang Pemilu sudah mengatur perihal persyaratan seorang caleg. Termasuk juga caleg yang pernah berperkara hukum.

Sehingga, kata OSO, sebaik-baiknya niat dari KPU itu. Aturan yang akan dibuat tetap harus berpayung pada UU.

"Kalau saya tentu (berpatokan) UU, karena KPU dibawah perintah UU, KPU bikin aturan bisa diubah, UU mengubahnya harus kita ada paripurna," tandasnya. [sam]