Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan percepatan pembangunan KCJB ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur lainnya sesuai dengan perencanaan pemerintah.
Menurutnya, jika dalam perjalanan muncul persoalan, pemerintah pasti turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya mengenai progres pembebasan lahan.
"Kami dari Staf Kepresidenan memiliki tanggung jawab pada monitor dan evaluasi. Maka pelaksana proyek harus concern di target itu," ujar Moeldoko di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5).
Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan pemerintah pusat terus berupaya merealisasikan kereta cepat. Sejauh ini permasalahan yang memungkinkan tertundanya proyek kereta cepat belum masuk ke pemerintah.
"Dari progres pembebasan lahan pembangunan trase infrastrukturnya saat ini belum masuk ke meja kami. Tapi target pelaksana KCJB pembangunan akan selesai 2019-2020, maka pelaksana proyek harus concern di target itu," ujar Moeldoko seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar.
[nes]
BERITA TERKAIT: