"Nggak apa-apa rapat di Sekretariat Negara, nggak ada masalah. Sah-sah saja kok mereka rapat mengunakan fasilitas negara. Kan kebetulan Pak Joko Widodo nya lagi jadi presiden. Jadi biaya konsumsi rapat pakai anggaran operasional presiden, sah aja kok," katanya kepada
Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan elektronik, Selasa (8/5).
Arief mengatakan kondisi serupa tidak akan terjadi jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Semua rapat agenda politik tak boleh dengan menggunakan fasilitas negara.
"Nanti setelah Pilpres 2019 dan ganti presiden 2019, hanya boleh melakukan rapat pakai uang dari kantong masing-masing," tegasnya.
"Nah kalau sekarang sih mereka menggunakan fasilitas negara nggak apa-apa kok. Wong rapat akbar parpol koalisi Joko Widodo kalau mau diselenggarakan di Istana Negara aja nggak apa-apa kok. Maklum lagi kuoso lan ora eling maring awake dewe (maklum lagi berkuasa namun nggak sadar siapa mereka)," pungkasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: