Wartawan Selandia Baru Marah Jokowi Batal Jumpa Pers dengan PM Ardern

Mulai dari soal diplomasi kopi yang digaungkannya, jalan santai bersama pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Selandia Baru, sampai kabar terkait pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Jacinda Ardern, di Gedung Parlemen Selandia Baru.

Tetapi, di dalam negeri kiwi itu, kunjungan Jokowi menyisakan isu negatif. Hal ini tercermin dalam artikel yang ditulis oleh editor politik media New Zealand Herald. Ia menyatakan, Jokowi tak menghormati Jacinda Arden selaku pimpinan nasional mereka.

Dalam tulisan bertanggal 25 Maret itu, Audrey Young menyebut Jokowi sebetulnya tidak mempunyai alasan yang tepat untuk menolak konferensi pers bersama PM Jacinda Ardern yang dirancang Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

Young pun membandingkan sikap Jokowi dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang menolak media meliput perjalanannya ke Selandia Baru. Tapi, bagi Young, Obama mempunyai alasan yang masuk akal karena kunjungannya merupakan perjalanan pribadi.

"Presiden Indonesia Joko Widodo tidak memiliki alasan seperti itu," tegas Young dalam artikelnya.

Sungguh memalukan baginya karena Jokowi gagal menampilkan dirinya dalam cara yang baik kepada publik Selandia Baru dalam kunjungan kenegaraan itu. Secara tak langsung ia menganggapnya sebagai penghinaan.

Menurutnya, ketika para pemimpin Selandia Baru mengunjungi negara lain, mereka diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan protokol dan nilai-nilai negara yang didatangi. Hal yang sama pun harus berlaku untuk para tamu negara yang berkunjung ke Selandia Baru.

Dia berpendapat, jika saja Jokowi dan Ardern bisa satu panggung berbicara tentang hubungan dua negara maka akan muncul kesan rasa saling hormat di antara mereka.

"Menolak untuk melakukannya secara implisit tidak menghormati Ardern dan Selandia Baru," tegasnya lagi.

Young menyadari bahwa konferensi pers akan membuka peluang Jokowi menghadapi pertanyaan-pertanyaan sensitif dari para wartawan Selandia Baru, misalnya menyangkut isu Papua. Tetapi itu tidak bisa jadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk menolaknya.

"Jika mereka tidak memiliki keterampilan untuk menangani itu, mungkin mereka seharusnya tidak dalam politik. Bukan tugas Selandia Baru atau Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan untuk melindungi VIP dari isu-isu sensitif," tutupnya. [ald]