"Karena daerah yang rawan konfliknya tinggi," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (30/1).
Kendati demikian, Tjahjo tak bisa menjelaskan mengapa Jabar dan Sumut daerah yang dikategorikan rawan. Ia hanya beralasan, pejabat gubernur dari unsur TNI dan Polri untuk bisa mengatur koordinasi dan komunikasi.
Mendagri menjelaskan, selain karena faktor kerawanan, Pilakda di Jabar diikuti calon dari TNI dan Polisi.
Meski demikian mantan Sekjen PDIP ini menegaskan bahwa penunjukkan dua pati polri sebagai Plt Gubernur di Jabar dan Sumut baru sabatas usulan. Jadi atau tidaknya setelah mendapat pertimbangan Menkopolhukam dan Mensesneg.
"Saya harus percaya ke Panglima TNI saya juga harus percaya sama pak Kapolri bahwa sekarang TNI Polri netral, ditugaskan dimana saja. Itu aja," pungkas Mendagri.
[dem]
BERITA TERKAIT: