Pembangunan Di Papua Lebih Dipengaruhi Kepentingan Politik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Selasa, 30 Januari 2018, 14:37 WIB
rmol news logo Kondisi infrastruktur di luar Jawa yang tertinggal sejak lama dikeluhkan banyak pihak. Bukan hanya pelaku usaha yang dirugikan dengan biaya tinggi karena kondisi infrastruktur buruk, masyarakat turut merasakan dampaknya.

"Harga-harga barang di daerah terutama di pelosok Papua jauh lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa," kata peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam diskusi 'Pembangunan Papua dan Ketahanan Bangsa' yang diselenggarakan Jaringan Pemuda Nusantara (JPN) di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurutnya, pembangunan Papua merupakan upaya pemerataan pembangunan yang berkaitan dengan keadilan sosial, ketahanan nasional, dan nasionalisme. Proyek strategis yang sedang digarap oleh pemerintah di antaranya pembangunan Trans Papua yang menghubungkan Papua dengan Papua Barat. Kemudian kebijakan satu harga BBM, revitalisasi sejumlah pelabuhan laut, pembangunan bandara, dan pembangunan pembangkit tenaga listrik.

"Pembangunan tersebut diharapkan dapat mendatangkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Karyono.

Dilihat dari geo politik, Papua sangat strategis bagi negara-negara pasifik dan negara tetangga seperti Australia. Dari segi ekonomi, Papua memiliki kekayaan alam melimpah, lahan yang sangat luas, kekayaan pertanian, perkebunan, tambang, mineral, kehutanan, perikanan, kelautan.

Sedangkan dari potensi pariwisata, Papua sudah terkenal di dunia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, keragaman budaya yang khas dan eksotis.

"Potensi tersebut di samping menjadi aset Indonesia yang sangat berharga, di sisi lain dapat menjadi rebutan kepentingan dari pihak lain yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional," kata Karyono.

Dia menambahkan bahwa pro dan kontra terhadap proses pembangunan di Papua yang terjadi saat ini cenderung disebabkan faktor kepentingan politik dibanding pertimbangan objektif.

"Kelompok yang kontra pemerintah mencoba mengeksploitasi kesenjangan dan kelemahan pembangunan untuk mendelegitimasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK," demikian Karyono. [wah]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA