DPR: Gizi Buruk Sejak Zaman Orba, Kementerian Kesehatan Tidak Responsif

Kejadian Luar Biasa (KLB) itu ditanggapi serius oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraini.

Menurut dia, kejadian semacam itu bukan hal baru. Sejak masa Orde Baru, provinsi yang berada di ujung timur Indonesia tersebut mengalami masalah kesehatan yang rentan bagi anak dan perempuan.

"Terkadang masalah jarak pemukiman warga dan Puskemas, ketersediaan tenaga kesehatan, keterbatasan vaksin dan obat menjadi alasan yang dijadikan pembenaran terjadinya KLB. Padahal, kalau boleh jujur, ini terjadi sejak zaman Orde Baru," ungkap Amel.

Kementerian Kesehatan yang dipimpin Nila Moeloek, lanjut Amel, harus bertindak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pembentukan task force diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah implementatif, memonitor serta mengevaluasi pelaksananan penanggulangan campak dan kekurangan gizi di Papua.

"Saya berharap Kemenkes bisa bertindak cepat dan proaktif sebagai komando, tidak harus menunggu laporan atau bantuan dari Pemda setempat. Program imunisasi nasional harus menjangkau daerah perbatasan dan terpencil. Kemenkes harus menjadi motor penggerak dalam penanggulangan masalah kesehatan di negeri ini," tegas Legislator asal Jawa Tengah VII ini.

Dia menambahkan, Otonomi Khusus Papua tidak boleh dijadikan dalih bahwa KLB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Papua semata. Kasus seperti ini harus mendapat penanganan medis yang optimal.

"Tidak tepat untuk saling melempar tanggung jawab," imbuhnya.

Amel juga mengharapkan pembenahan distribusi tenaga medis, pembangunan dan perbaikan sarana kesehatan di Papua. Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi untuk menangani kasus gizi buruk. [ald]