Ancaman Kematian Politik Kebangsaan

Ironi memang! Kontras! Ketika setiap politisi selalu dibekali ilmu tentang bagaimana merebut, mempertahankan dan menyerahkan kekuasaan. Bahkan mereka menyadari politik itu hanya sebuah permainan, berbagai siasat, taktik dan instrik.

Kawan dan lawan dalam politik juga hal yang lumrah, kekuasaan akan datang juga pergi bergantung musim, setia kawan bergantung kepentingan. Lantas, mengapa pimpinan partai mempertontonkan perilaku cengeng di depan publik. Apa yang dicari dengan perilaku melodramatik ini?

Dalam belantika seni, semua alat musik dan simponi memikat hati, mata dan telinga penonton. Ketika seorang tua memetik musik dawai tua atau orang muda dengan musik elektronik jaman now, berteriak lantang dan bercerita tanpa makna tetap saja berlaku di panggung sandiwara. Seni, drama dan tari mampu menyandera naluri, terbawah halusinasi dan terbayang imajinasi.

Tentu saja berbeda, melodrama politik yang dimainkan partai moncong putih saat negeri ini dalam kondisi dinamika politik Indonesia berada pada turbulensi politik tinggi terkait Pilkada serentak 2018.

Karena itu maka melodrama Hasto tidak akan pernah menarik perhatian publik. Justru menjadi bahan olokan, candaan, sindiran, ejekan bahkan kehilangan respek terhadap Megawati, politisi kawakan Indonesia, Sekjen, Partai PDIP.

Kenapa demikian? Prilaku cengeng bukan karena kantor DPP PDIP dibom teroris atau rudal tetapi justru membela Azwar Anas  yang sering bercitra negatif terkait dugaan pelanggaran moralitas dan etika khususnya wanita.

Cerita-cerita dugaan amoralitas tentang Azwar Anas itu bukan baru, jauh sebelum PDIP mencalonkan beliau menjadi wakil gubernur Jawa Timur. Opini masyarakat Jawa Timur telah terbentuk meskipun sebatas dugaan hubungan gelapnya dengan Ayu Azhari sudah diberitakan berbagai media sejak lama.   Lantas, kenapa PDIP begitu terasa sakit ketika dugaan prilaku amoralitas  diungkit.

Rakyat  telah menyadari dan membantu mengingatkan PDI Perjuangan agar berjalan di rel revolusi mental sebagaimana jargonnya. Bukannya menyampaikan terima kasih kepada insan pers dan rakyat atau netizen tetapi malah menangis tersedu-sedu.

Dalam politik tidak ada yang mustahil bahkan bisa diduga bahwa PDI Perjuangan memainkan politik melodrama secara terencana (by design) agar pendukung Azwar Anas tetap terjaga dan simpati terhadap PDIP. Sedangkan sedari awal PDIP sepertinya tidak berniat mengusung Azwar Anas tetapi menyiapkan kader nasionalis atau dari wilayah Mataraman (Madiun, Ngawi dll).

Ternyata strategi tersebut hanya untuk mengantarkan Puti Guntur Sukarnoputri dalam panggung kekuasaan di Jawa Timur, salah satu wilayah sentrum utama politik Indonesia.

Tidak mengherankan jika banyak orang menduga tindakan PDIP tersebut cenderung memainkan strategi machiavelian, menjustifikasi framing negatif Azwar Anas. Aswar Anas dijadikan alat dongkrak.

Thesis tersebut d atas harus diuji dan diutarakan karena partai politik adalah instrumen utama untuk mencapai  kekuaaan sehingga Megawati tidak rela jika kekuasan negara ini jatuh ke tangan orang lain di luar trah Bung Karno. Berbeda ketika rakyat memaksa PDIP usung Jokowi karena pada tahun 2014 belum ada trah Sukarno termasuk Megawati laku dijual.

Harus digarisbawahi bahwa salah  satu cara pandang Megawati yang harus  dikritik adalah mendorong PDIP mengembangkan Nasionalisme Personifikasi Individu yaitu Sukarnoisme sebagai Nasionalisme.

Mengkultuskan Sukarno identik dengan nasionalisme itu sangat paradoks karena akan menggeserkan Nasionalisme Cinta Tanah Air dan Bangsa. Apalagi dalam perjalanannya Sukarno pernah mendorong doktrin perpaduan; Nasionalisme, agama dan Komunisme sebagai spirit dalam pembangunan di jaman orde lama.  

Semangat kebangsaan PDIP dengan mengkultuskan individu Sukarno sebagai simbol nasionalisme salah besar. Strategi PDIP dengan jargon nasionalisme dengan personifikasi individu sehingga dimasa yang akan datang, keluarga Sukarno dianggap sebagai keluarga nasionalis. Padahal belum tentu.

Lagi-lagi saya katakan PDIP kurang dapur akademik atau intelektual untuk bisa mengembangkan politik kebangsaan secara baik dan benar. Oleh Karena itu tidak mengherankan jika dikaji secara akademik pengertian nasionalisme menurut para ahli adalah merasa negara, tanah dan air ini milik bersama.

Silakan membaca teori Ernest Renan, Hans Kohn dan lain sebagainya.

Sementara PDIP menganggap Nasionalisme itu identik dengan oknum individu manusia.

Nasionalisme yang benar adalah merasa Indonesia milik bersama, membangun negara dengan tanggung renteng, mampu melakukan distribusi kekuasaan dan distribusi pembangunan, tidak monopoli apalagi oligopoli, tidak boleh mengembangkan politik nepotisme, politik kroni, korupsi. Membangun Indonesia dengan sistem meritokrasi.

PDIP sebagai partai yang menjamin kebhinekaan dan pluralitas tetapi ketika berkuasa didominasi kelompok beraliran Marhaen, wakil Kristen tergeser, Maruarar Sirait (Parkindo) tidak dikasih apa-apa, Andreas Parera wakil Katolik menjadi dutabesar di negara besar saja susah. Apakah itu yang namanya Nasionaliame?

Bagaimanapun juga kita sedang menyaksikan ada indikasi besar kematian politik kebangsaan dan bangkitnya politik primordialisme atau politik kroni di PDIP.

Kalau itu terjadi maka PDIP sebagai partai ideologis akan mati suri karena makin lama rakyat sadar dan ditinggalkan pemilih maka awal dari kematian partai besar bernama PDIP sepeninggal Megawati Sukarno Putri.

Akhirnya, di panggung sandiwara, musikus tua memetik gitar begitu mempersona, kharismatik, bahkan sentimentil. Bahkan dia bisa membawa pendengar dalam imajinasi dan romantisme masa lampau. Gitar dan lagu-lagu penyanyi  tua tatap hidup dia tidak pernah layu dan lekang oleh lapuknya jaman.

PDIP pandai bersandiwara, namun sayangnya melodramatika politik PDIP tidak berkharisma dan sentimental. Simponi juga tidak mampu mengikat relung2 jiwa para pendukung fanatiknya. Maka mari kita menyaksikan kematian PDIP secara perlahan-lahan karena ditinggalkan pendukungnya. [***]

Penulis adalah Alumni Kelompok Cipayung.