Demikian dikatakan politisi Partai Demokrat, Andi Arief, dalam perbincangan dengan redaksi.
“Jokowi sebagai presiden menghindar bicara soal ini karena sejak awal dia punya keyakinan atau teori bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan ditopang pencabutan subsidi dan meningkatkan utang luar negeri dengan sendirinya membawa pengaruh pada kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, tidak akan ada masalah daya beli masyarakat,†urai mantan Staf Khusus Presiden SBY itu.
Andi Arief membandingkan pandangan Jokowi ini dengan pandangan yang dimiliki SBY saat berkuasa selama sepuluh tahun dari 2004 hingga 2014.
“Mesti ada strategi khusus untuk memastikan bahwa dalam keadaan ekonomi bermasalah sekalipun rakyat harus diurus secara terencana agar kemiskinan tidak bertambah dan yang terpenting daya beli terjaga,†sambung Andi Arief.
Partai Demokrat dan SBY, sambungnya, telah membuktikan mampu melewati krisis ekonomi 2008 dengan
keep buying strategy atau strategi tetap membeli yang memastikan daya beli masyarakat tidak turun.
Strategi ini salah satu diantaranya berupa skema pemberian uang tunai (
cash transfer) kepada masyarakat yang memerlukan. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, ini juga untuk mempertahankan operasional industri dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Meski perekonomian sedang lesu, pemerintahan (SBY) bisa memastikan rakyat mampu membeli barang dan jasa. Dengan demikian, tidak terjadi kebangkrutan di sektor riil. Jika kebangkrutan dan PHK dapat dihindari, penerimaan pajak pun terjaga,†demikian Andi Arief.
[dem]
BERITA TERKAIT: